Tren utang konsumsi rumah tangga di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data Census and Economic Information Center (CEIC) menunjukkan pertumbuhan utang rumah tangga 26 persen selama periode 2015-2018. Tren pertumbuhan utang di Indonesia salah satunya didorong oleh pertumbuhan kartu kredit dan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau fintech. Literasi keuangan memiliki hubungan yang erat terhadap kondisi utang rumah tangga. Data Bank Indonesia tentang perkembangan alat pembayaran kartu kredit dan kartu ATM di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2017, jumlah kartu kredit yang beredar lebih tinggi dibandingkan kartu ATM dari tahun ke tahun, sekitar 12,5 juta kartu kredit di tahun 2009 menjadi sekitar 17 juta kartu kredit di tahun 2017.  Hal ini menandakan peningkatan permintaan kredit pada saat pertumbuhan melambat. Sementara itu, total pemberi pinjaman berbasis aplikasi online per september 2017 sebanyak 63,869 orang atau meningkat 344.68 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan total akumulasi pendanaan di tahun 2017 tumbuh 632.52 persen dibandingkan tahun sebelumnya (sekitar 1,657.70 Milyar Rupiah). Keterliltan utang seseorang erat kaitannya dengan minimnya literasi keuangan yang membuat individu maupun rumah tangga cenderung memilih kredit dengan biaya lebih tinggi. Literasi keuangan yang rendah juga dapat menyebabkan seseorang meminjam secara berlebihan (excessive borrowing).

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap profil rumah tangga yang mengalami over-indebtedness baik yang berasal dari utang kartu kredit maupun pinjaman online berbasis aplikasi; 2) Memperoleh pemahaman yang mendalam dampak sosial ekonomi terhadap rumah tangga yang mengalami over-indebtedness; 3) Memperoleh pemahaman yang mendalam terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan perbankan dalam peningkatan literasi keuangan.

Unduh laporan lengkap studi kasus Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga di Indonesia di sini

Inklusi keuangan menyasar beberapa kelompok masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pelaku usaha mikro dan wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan permodalan hingga kelompok pekerja migran, perempuan, masyarakat di daerah tertinggal, dll. Beberapa program diluncurkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan inklusi keuangan, seperti program Laku Pandai, Simpanan Pelajar, Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, skema Kedit Usaha Rakyat (KUR), dll.

KUR sebagai wujud dari jangkauan negara dan institusi perbankan modern ke masyarakat lapisan bawah untuk inklusi keuangan semestinya tak lepas dari siklus aspek gender dan relasi produksi. Kebijakan KUR saat ini sayangnya belum sensitif atau memberikan afirmasi positif agar perempuan mendapat kesempatan dan akses yang mudah untuk mendapatkan KUR.

Penelitian ini mempertimbangkan konteks potensi ketimpangan maupun peluang yang dihadapi oleh perempuan pengakses KUR. Selain itu, penelitian ini juga mengambil sudut pandang bank sebagai penyedia layanan KUR dalam menghadapi kendala apa saja yang dialami dalam proses penyaluran KUR. Lebih lanjut tujuan utama dari penelitian ini adalah 1) menganalisis kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat sebagai upaya mencapai inklusi keuangan, 2) menganalisis mekanisme dan tantangan perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan 3) menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan budaya pada perempuan penerima program Kredit Usaha Rakyat.

Penelitian ini dilakukan di 3 kota/kabupaten yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Jakarta Selatan dan Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan data kuantitatif.

Unduh laporan lengkap studi kasus Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Oleh Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Indramayu, dan Kota Jakarta Selatan di sini

Peningkatan layanan jasa keuangan formal yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kelompok masyarakat menjadi sebuah keperluan yang mutlak bagi Indonesia. Melalui Rencana Jangka Menengah Nasional (2015-2019), kerangka pembangunan inklusif dan berkeadilan menyasar pada akses kelompok ekonomi lemah dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan formal. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), hal ini disentuh dengan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM. Selain program KUR, pemerintah mewajibkan kontribusi perusahaan BUMN melalui program yang dikenal sebagai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015.

Penelitian ini secara khusus hendak mengetahui prinsip keuangan inklusif dilaksanakan dalam pemberian kredit usaha dan menggali lebih jauh dampak penerimaan kredit usaha yang diberikan oleh Bank BNI 46 terhadap pengembangan UMKM industri kreatif di Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah.

Silakan unduh laporan lengkap di sini