Apa itu Responsibank?

Responsibank adalah sebuah perangkat penilaian bank sebagai sarana untuk menilai apakah bank/lembaga keuangan telah mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam core business mereka, yaitu dalam kebijakan investasi mereka, sehingga bukan hanya unsur profit yang menjadi tujuan satu-satunya keberadaan lembaga keuangan, namun unsur-unsur people, planet, profit senantiasa dipertimbangkan. Koalisi Responsibank Indonesia adalah anggota dari jaringan inisiatif global Fair Finance Guide International yang diprakarsai oleh Oxfam Novib Nederland. Proyek ini didanai oleh SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency).

undefined

Latar
Fokus
Tujuan
Anggota Koalisi
Latar
Latar

Latar

Panduan pemeringkatan Responsibank adalah inisiatif kelompok masyarakat sipil di Indonesia, yang bernama Koalisi Responsibank Indonesia. Panduan ini digunakan untuk menilai apakah bank telah mengakomodasi isu-isu sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam kebijakan pemberian pinjaman atau investasinya. Panduan ini menilai bank berdasarkan material yang dipublikasikan oleh bank sendiri setiap tahunnya, misalnya Laporan Tahunan maupun Laporan Keberlanjutan. Diinisiasi oleh Oxfam Novib pada tahun 2009 di Belanda dengan nama Fair Bank Guide, inisiatif ini kemudian berkembang ke Brazil pada tahun 2010 dan menjadi jaringan internasional sejak tahun 2013.

Koalisi Responsibank Indonesia adalah bagian dari jaringan global Fair Finance International yang saat ini berada di 7 negara di dunia, yaitu di Belanda, Belgia, Brazil, Indonesia, Jepang, Prancis dan Swedia. Jaringan ini terdiri dari organisasi-organsiasi masyarakat sipil di negara-negara tersebut yang peduli akan peranan industri keuangan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negaranya masing-masing dan di dunia.

Di Indonesia sendiri, Koalisi Responsibank terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu dan sektor-sektor yang dibiayai oleh industri keuangan apakah itu isu kemiskinan, lingkungan hidup, industri ekstraktif, korupsi dan sumber daya alam, dan terutama advokasi dan kampanye masalah hak-hak konsumen.  Anggota Koalisi Responsibank saat ini adalah Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NGOs Forum for Indonesian Development), PWYP (Publish What You Pay) Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan ICW (Indonesian Corruption Watch), -tetapi tidak menutup kemungkinan bagi organisasi lain yang memiliki kepedulian serupa untuk bergabung dimasa datang.

Fokus
Fokus

Fokus

Panduan ini menilai kebijakan pemberian kredit atau investasi bank di berbagai isu/tema sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Di dalamnya antara lain adalah isu-isu seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, hak-hak pekerja, pajak dan transparansi dan akuntabilitas dan kebijakan kredit bank untuk sektor-sektor industry seperti pangan, kehutanan, pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, persenjataan. Tema/isu dan sektor ini bisa bertambah atau berkurang berdasarkan kesepakatan Jaringan Fair Finance International.Pada awalnya, pemeringkatan ini hanya dilakukan untuk sektor perbankan, namun di negara lain seperti di Belanda, dimana penilaian sudah berlangsung cukup lama, juga dilakukan ekspansi dengan melakukan pemeringkatan pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi maupun dana pensiun misalnya. Untuk Indonesia sendiri, insiatif ini baru dimulai dengan sektor perbankan.

Tujuan
Tujuan

Tujuan

Perangkat ini adalah sarana bagi konsumen untuk menilai apakah bank telah mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam core business mereka, yaitu dalam kebijakan pemberian pinjaman atau investasi mereka, sehingga bukan hanya unsur profit yang menjadi tujuan satu-satunya keberadaan lembaga keuangan, namun unsur-unsur people, planet, profit senantiasa dipertimbangkan. Dengan adanya perangkat ini, konsumen dapat membandingkan secara kritis kebijakan-kebijakan bank mereka dengan bank lain.Tujuan dari dilakukannya pemeringkatan ini ialah untuk mendorong industri keuangan yang beroperasi di Indonesia agar berkompetisi menjadi yang terbaik atau melakukan ‘race to the top’ dalam hal meningkatkan sensitifitas kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi mereka terhadap aspek-aspek sosial, hak asasi dan lingkungan hidup.

Anggota Koalisi

 

  • Perkumpulan Prakarsa

    Perkumpulan Prakarsa bekerja untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan ide-ide dan tindakan melalui penelitian independen dan keterlibatan aktif untuk pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Kami telah melakukan penelitian, analisis dan kapasitas bangunan dari berbagai topik yang terkait dengan masalah kesejahteraan.Kami bekerja dengan pemerintah, parlemen, CSO, Universitas, organisasi internasional, sektor swasta dan media massa untuk membawa ide-ide ke dalam inisiatif dan tindakan.

  • WALHI

    WALHI adalah organisasi lingkungan hidup yang independen, non-profit dan terbesar di Indonesia. Kami kini hadir di 28 propinsi dengan total 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu (terhitung Desember 2011) yang secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di tingkat internasional, WALHI berkampanye melalui jaringan Friends of the Earth Internasional yang beranggotakan 71 organisasi akar rumput di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia.

  • ICW

    Indonesian Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW aktif mengumpulkan data-data korupsi para pejabat tinggi negara, mengumumkannya pada masyarakat dan jika perlu, melakukan gugatan class-action terhadap para pejabat yang korup.

  • INFID

    International NGO Forum on Indonesian Development atau disingkat INFID adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.  INFID bertujuan memberikan suara terhadap perspektif dan masalah-masalah bersama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM-LSM yang terlibat di Indonesia, berhadapan dengan Pemerintah, agen-agen pembangunan multilateral (MDAs), dan sektor swasta di Indonesia.

  • PWYP

    Publish What You Pay - Indonesia (PWYP-Indonesia)  merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif. Publish What You Pay Indonesia didirikan bertujuan untuk kemajuan tata kelola sumberdaya ekstraktif yang akuntabel dan transparan di Indonesia dan di tingkat global, melakukan agregasi kepentingan publik dari sudut pandang organisasi masyarakat sipil, serta melakukan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk memainkan peran yang kuat dan keterlibatan aktif dalam reformasi tata kelola sumber daya ekstraktif untuk tatanan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

  • YLKI

    Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan  pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.

Terimakasih telah berbagi

Pesan anda telah terkirim

×