Organisasi Masyarakat Gelar “People Summit on Alternative Development
BALI - Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respon atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di Bali, pada 8 hingga 10 Oktober 2018 lalu.
“People Summit on Alternative Development ini dimaksudkan antara lain untuk mengkonsolidasikan suara-suara dari masyarakat sipil nasional dan global yang selama tiga dekade kritis terhadap kebijakan dan program Bank Dunia/IMF,” ujar Hamong Santono dari INFID, yang juga menjadi ketua panitia penyelenggara.
Dalam delapan Lokakarya tematik digali sejumlah materi yang sangat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yaitu, Utang Sejarah Bank Dunia dan IMF, Anti Korupsi, Transparansi dan Pendanaan Pembangunan, Pelayanan Publik, Inklusi dan Keadilan Gender, Keadilan Pajak dan Penanggulangan Ketimpang.
Kemudian, Legally binding treaty business and human rights bagi Lembaga Keuangan Internasional, Hak Asasi Manusia, Infrastruktur Publik dan Industri Pariwisata, Ekonomi Digital dan Pekerjaan yang Layak, serta Perubahan Iklim, dan Sumber Daya Alam
“Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia/IMF sejak tahun 1967, namun sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kedua lembaga ini bagi Indonesia, karena itulah menelusuri kembali utang-utang sejarah (historical debt) menjadi penting untuk identifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab Bank Dunia/IMF. Kita masih ingat di tahun 1998 IMF memberikan serangkaian nasehat untuk keseimbangan keuangan kita, namun walau Indonesia sudah melunasi utangnya atas ‘nasehat’ IMF, tapi dampaknya masih dirasakan sampai sekarang, seperti kasus BLBI,” ujar Arimbi Heropoetri dari debtWATCH Indonesia.
Andi Muttaqien dari ELSAM menekankan bahwa, pertemuan tahunan WB dan IMF adalah peristiwa penting untuk menyuarakan suara-suara masyarakat yang terdampak kegiatan dari kegiatan yang didanai Bank Dunia/IMF, karena tidak saja akan dihadiri oleh para pejabat tinggi WB/IMF, tetapi juga para pengambil keputusan di bidang ekonomi dari lebih 190-an Negara anggota.
