A future without coal Banking on Asia’s just energy transition

Studi terbaru Fair Finance Asia mengungkapkan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor batu bara Asia bahkan setelah penandatanganan Perjanjian Paris pada tahun 2015 karena adanya pembiayaan dari bank dan investor yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam lima tahun terakhir (2016-2020) sejak penandatanganan Perjanjian Paris, lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi di negara-negara utama Asia yang diidentifikasi dalam studi terbaru Fair Finance Asia telah memberikan pinjaman sebesar USD 683 miliar dalam bentuk pinjaman dan jasa penjaminan kepada perusahaan-perusahaan yang aktif dalam pertambangan batu bara dan operasi pembangkit listrik tenaga batu bara di wilayah tersebut. Investor terbesar di sektor batu bara, menurut studi tersebut, adalah Dana Investasi Pensiun Pemerintah Jepang, Perusahaan Asuransi Jiwa India, manajer aset Amerika Serikat BlackRock dan Vanguard, serta investor Malaysia Khazanah Nasional, PNB, dan EPF.

Batu bara menyumbang 74% dari seluruh listrik yang diproduksi di India, 66% di Cina, 59% di Indonesia, 52% di Filipina, 47% di Vietnam, dan antara 1% hingga 45% di delapan negara Asia lainnya yang tercakup dalam studi terbaru Fair Finance Asia (FFA) yang berkolaborasi dengan Profundo, yang berfokus pada negara-negara yang menjadi tumpuan di kawasan ini dalam hal transisi energi yang berkeadilan. Bersama-sama, 13 negara ini terus membiayai, mengoperasikan, dan mengembangkan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru dengan perkiraan siklus hidup 35 hingga 40 tahun, yang secara efektif menggagalkan Asia untuk menyelaraskan diri dengan skenario 1,5 derajat Celcius IPCC.

Visi masa depan energi yang berbeda di Asia sangat dibutuhkan. Namun, mengganti batu bara dengan energi terbarukan tidak serta merta menjadi solusi yang mudah, terutama jika pergeseran drastis seperti itu menyebabkan meningkatnya ketidakadilan di bagian lain dari sistem energi regional dan global. Oleh karena itu, studi ini menyoroti seruan jaringan Fair Finance Asia:

Sektor keuangan Asia untuk segera menghentikan pendanaan batu bara di dalam dan luar negeri.
Para pemimpin Asia untuk fokus pada penerapan strategi transisi energi yang adil dan terikat waktu, yang menghormati hak-hak dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan proyek-proyek energi besar; melindungi hak-hak pekerja dengan mengarusutamakan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence/HDD) selama masa transisi energi; dan menjaga kesehatan, mata pencaharian, budaya, dan warisan budaya masyarakat.
Masyarakat sipil di seluruh Asia dan dunia untuk bekerja sama secara lebih kolaboratif dalam memantau kemajuan komitmen dan inisiatif sektor keuangan dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan bergerak menuju transisi yang adil dan merata tanpa meninggalkan siapa pun.

Mengomentari penelitian ini, Bernadette Victorio, Program Lead Fair Finance Asia, mengatakan, “Transisi yang adil haruslah merupakan proses yang adil dan merata yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Sangat mengecewakan bahwa banyak negara Asia yang tidak meningkatkan komitmen mereka di COP26, dan kurangnya urgensi untuk bertindak sangat mengkhawatirkan, terutama untuk wilayah yang paling berisiko terkena dampak negatif dari perubahan iklim. Di tingkat G20, sudah ada Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan yang diketuai bersama oleh Tiongkok, Indonesia dan India yang akan menjabat sebagai Ketua G20 pada tahun 2022 dan 2023, serta Jepang yang akan menjabat sebagai Ketua G7 pada tahun 2023 – Asia memiliki peluang nyata untuk mempengaruhi kepemimpinan global demi terciptanya perubahan yang cepat di tahun-tahun mendatang, dan sebagai masyarakat sipil, kita harus bekerja sama untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin tersebut.

Sorotan utama dari studi ini dipresentasikan pada 6 November 2021 di acara sampingan COP26, ‘Channeling Finance from Coal to Clean in OECD by 2030 and in Asia by 2040’.