Pilih bank Kamu dan lihat skornya

Keterangan Warna

PT Bank DBS Indonesia adalah bank asing bagian dari DBS Group yang berpusat di Singapura. Bank DBS memiliki kantor pusat dan kantor cabang di 15 kota besar di Indonesia. Pada tahun 2021, DBS tercatat memperoleh laba bersih sebesar Rp 568,41 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kerugian hingga Rp 276,79 miliar. Sementara untuk total asset mencapai Rp 86,1 triliun. Bank ini memberikan layanan perbankan di segmen perbankan korporasi, UKM dan pinjaman konsumen.

Berdasarkan portofolio pembiayaan, DBS Indonesia belum mengkategorikan berapa pembiayaan yang masuk dalam kategori usaha berkelanjutan (KUBL). Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan bank ini paling besar pada sektor industri, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi serta jasa-jasa dunia usaha.

Penilaian yang dilakukan oleh ResponsiBank menunjukkan bahwa perolehan skor DBS Indonesia pada semua tema adalah 2,6, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,7. Perolehan skor ini juga masih dikategorikan sebagai rendah, artinya pengungkapan informasi keberlanjutan perlu diperbaiki. Sebagai bagian dari DBS grup, kebijakan terkait LST bank ini sudah cukup lengkap mengatur pada beberapa sektor. Hanya saja pada laporan keberlanjutan yang ditulis oleh DBS Indonesia tidak secara eksplisit mengungkap informasi detail terkait LST. 

DBS Indonesia mendapatkan skor tertinggi pada tema hak pekerja, yaitu 4,3. Sementara untuk tema transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan gender dan perpajakan dikategorikan sangat rendah. Pada tema hak pekerja, DBS Indonesia telah mengatur bagaimana perusahaan yang dibiayai harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat, tidak membiayai perusahaan yang mempekerjakan pekerja anak maupun pekerja paksa. Dengan adanya ratifikasi pada standar internasional yaitu IFC Performance Standard dan Equator Principles, DBS Indonesia juga meregulasi debiturnya unruk memperlakukan pekerja migran dengan setara, memiliki sistem untuk memonitor kepatuhan terkait hukum ketenagakerjaan, hingga integrasi hak pekerja dalam kebijakan pengadaan.

Pada tema transparansi dan akuntabilitas, kesetaraan gender dan perpajakan, DBS Indonesia memperoleh skor sangat rendah. Beberapa informasi yang tercantum dalam pelaporan sebelumnya tidak diungkapkan kembali di tahun 2021 sehingga terjadi penurunan skor, seperti tidak dijelaskan bagaimana kerangka pembiayaan yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan sosial diaudit oleh pihak ketiga. Sementara pada tema kesetaraan gender, DBS mengalami penurunan skor karena kebijakan terkait kesetaraan penggajian belum mencantumkan apa yang menjadi tujuan.