Bank nasional besar milik pemerintah bisa dikatakan aktif dalam sektor persenjataan, terutama karena mereka ditunjuk sebagai lembaga pembiayaan untuk industri pertahanan dan persenjataan nasional. Namun demikian, tidak ditemukan adanya kebijakan khusus yang mengatur pembiayaan persenjataan yang lebih bertanggungjawab pada bank nasional pemerintah. Dari sebelas bank yang dinilai, terdapat tiga bank yang yang mendapatkan nilai, yaitu DBS dengan nilai 68 persen. Pada peringkat kedua terdapat HSBC dengan nilai 31 persen dan BCA dengan nilai 17 persen.

DBS menyebutkan bahwa pembiayaan pada sektor produksi senjata, maupun produk dan jasa pendukung produksi senjata merupakan sektor yang tidak akan dibiayai dalam kebijakan kerangka green bond. Selain hal tersebut, DBS juga menyatakan tidak akan membiayai sektor yang bergerak pada teknologi nuklir. Sama halnya HSBC yang memiliki kebijakan yang mengatur cukup jelas terkait pembiayaan pada sektor persenjataan,

yakni kebijakan tentang industri kimiawi dan kebijakan sektor peralatan pertahanan. Dalam kebijakannya, HSBC secara jelas menyatakan tidak akan menyediakan akses layanan keuangan kepada industri yang bergerak pada produksi ranjau maupun bom curah. Selain itu, HSBC juga berkomitmen tidak akan membiayai industri yang memproduksi senjata kimia.

Meskipun BCA belum memiliki kebijakan spesifik terkait pembiayaan di sektor persenjataan, pada kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah menyatakan komitmennya untuk tidak mendanai industri di sektor persenjataan. Pada tahun 2017, BCA menyatakan telah memfilter nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSP) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang. Sementara itu, bank nasional lain tidak memperoleh nilai karena tidak terdapat informasi spesifik pada dokumen yang dipublikasikan.